Oleh: Kezia Simanjuntak, Kelas XI MIA 6, SMAS Bintang Timur 1 Balige

Indonesia kembali dihadapkan pada krisis ekologis dan bencana alam yang kian memprihatinkan. Kebakaran hutan dan lahan yang meluas di wilayah Kalimantan dan Sumatra menimbulkan kabut asap pekat yang berbahaya bagi kesehatan. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memaksa sekolah-sekolah menghentikan kegiatan pembelajaran, memicu krisis kesehatan, serta menimbulkan ketegangan diplomatik akibat polusi udara lintas batas yang turut berdampak pada negara-negara tetangga.

Di saat yang bersamaan, gempa bumi di berbagai daerah semakin memperpanjang deretan penderitaan masyarakat. Warga sipil, anak-anak, serta flora dan fauna turut menjadi korban dari berbagai bencana yang mengancam kehidupan. Situasi ini semakin memprihatinkan ketika muncul pernyataan seorang pemimpin yang menyebut, “Kita harus tambahkan tanaman sawit, nggak usah takut deforestasi, sawit juga pohon, ada daunnya.” Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai keseriusan dalam memandang persoalan deforestasi dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, aksi simbolis pejabat daerah dalam penanganan kebakaran yang menuai sorotan publik turut memunculkan perdebatan tentang efektivitas respons pemerintah terhadap bencana. Keputusan pemerintah untuk menghentikan dan memulangkan misi bantuan darurat dari Pasukan Bela Diri Jepang dengan alasan bahwa Indonesia mampu menangani krisis secara mandiri juga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat yang masih berjuang menghadapi dampak bencana.

Situasi ini memperlihatkan adanya jurang antara narasi yang disampaikan di ruang publik dan kenyataan yang dialami masyarakat di garis depan bencana. Di media sosial, berbagai figur publik ramai mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan mental dan menerapkan mindfulness agar tidak terus-menerus terpapar berita buruk. Imbauan tersebut tentu memiliki nilai positif bagi mereka yang membutuhkan ruang untuk menjaga keseimbangan emosional di tengah derasnya arus informasi.

Namun, bagaimana dengan masyarakat kecil yang hidup di bawah kepungan asap pekat? Bagi mereka, bad news bukan sekadar konten yang dapat diabaikan atau di-unfollow dari media sosial. Berita buruk itu telah menjadi kenyataan fisik yang harus mereka hadapi setiap hari. Asap yang menyelimuti lingkungan tempat tinggal bukan hanya gambar di layar ponsel, melainkan ancaman nyata yang mengganggu pernapasan, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari.

Di tengah situasi tersebut, masyarakat tentu melihat bahwa pemerintah tetap melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana, antara lain dengan mengerahkan armada pemadam kebakaran dan petugas lapangan. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah setiap tindakan tersebut sungguh-sungguh berangkat dari empati dan kepedulian terhadap penderitaan sesama, ataukah sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif dan formalitas kepemimpinan?

Pertanyaan ini bukan berarti mengabaikan kerja keras para petugas yang berada di lapangan. Sebaliknya, pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dengan menunjukkan kehadiran dan menjalankan prosedur. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mendengarkan suara masyarakat, memahami penderitaan mereka, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, serta menempatkan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.

Ketika retorika politik terkesan meremehkan dampak alih fungsi hutan dan penanganan bencana terbentur oleh gengsi birokrasi, masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Suara mereka sering kali tenggelam di tengah perdebatan, sementara kebutuhan akan udara bersih, tempat tinggal yang aman, kesehatan, dan kehidupan yang layak semakin mendesak.

Dari Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, hingga Papua, berbagai wilayah menghadapi persoalan lingkungan dan bencana yang memprihatinkan. Palembang dilaporkan terkepung asap, membuat udara yang seharusnya dihirup dengan bebas justru menimbulkan kekhawatiran setiap kali masyarakat bernapas. Batam dikabarkan mengalami pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas warga. Bali diberitakan menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak yang berdampak pada mobilitas masyarakat. Sementara itu, Padang dilanda banjir yang merendam rumah-rumah, melumpuhkan aktivitas, dan memaksa sejumlah keluarga berjuang menyelamatkan apa yang masih tersisa.

Setiap daerah menghadapi persoalan yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: masyarakat menginginkan kehidupan yang aman, tenang, dan layak. Mereka tidak seharusnya terus-menerus dipaksa bertahan menghadapi situasi yang mengancam kehidupan mereka.

Bencana alam memang tidak selalu dapat dihindari. Namun, dampaknya dapat dikurangi melalui kebijakan yang tepat, kesiapsiagaan yang memadai, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan kepemimpinan yang berpihak pada keselamatan masyarakat. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata tentang bagaimana kita bertahan ketika bencana datang, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegah kerusakan yang dapat dihindari dan memastikan bahwa setiap warga mendapatkan perlindungan yang layak.

Pada akhirnya, kita perlu bertanya kepada diri sendiri dan kepada para pemangku kebijakan: sampai kapan kita hanya sibuk bertahan menghadapi keadaan? Sampai kapan masyarakat harus terus menanggung beban dari persoalan yang seharusnya dapat dicegah atau ditangani dengan lebih baik?

Kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari seberapa banyak pernyataan yang disampaikan atau seberapa sering pejabat hadir di tengah bencana, tetapi dari seberapa nyata penderitaan masyarakat berkurang melalui keputusan dan tindakan yang diambil.

Sebab, ketika rakyat berjuang untuk sekadar bernapas, memperoleh tempat tinggal yang aman, dan menjalani kehidupan dengan tenang, yang dibutuhkan bukan hanya janji dan imbauan, melainkan tindakan nyata yang dilandasi empati, tanggung jawab, dan keberanian untuk berubah.